kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

Pelonggaran impor tuai kontroversi


Selasa, 28 Agustus 2018 / 05:30 WIB

Pelonggaran impor tuai kontroversi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keputusan Pemerintah Amerika Serikat (AS) menangguhkan tuntutannya kepada Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mendapat respon beragam kalangan pengusaha dalam negeri. Ada yang merasa diuntungkan, tapi ada juga yang merasa dirugikan.

Ketua Umum Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia atau National Meat Processor Association (Nampa) Ishana Mahisa kepada KONTAN, Minggu (26/8) mengatakan, penangguhan tuntutan ini memberi ruang bagi pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan, dengan tetap memperhatikan kelangsungan produk-produk lokal. Kebijakan ini juga membantu industri pengolahan daging menjadi lebih efisien, khususnya dari sisi cost karena impor menjadi lebih mudah.

Ishana menambahkan, revisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 23 tahun 2018, perubahan atas Permentan No. 34/2016 tentang pemasukan karkas, daging, jeroan dan olahan ke Indonesia, kini lebih longgar. Dalam Permentan No.23/2018 hasil revisi tersebut, tidak lagi mewajibkan syarat penerbitan rekomendasi impor dengan mempertimbangkan realisasi pemasukan sebelumnya dan rencana distribusi. Artinya, pengusaha bisa melakukan impor tanpa mempertimbangkan realisasi pemasukan eksisting maupun rencana distribusi. Kebijakan ini memang ada risikonya terjadinya oversupply di tingkat konsumen. Tapi ini memudahkan impor bagi industri, sehingga akses masyarakat pada sumber protein daging akan lebih mudah.

Ishana mengatakan, meskipun pemerintah Indonesia telah melonggarkan kebijakan impor, tapi pemerintah tetap harus memastikan pemasukan daging, baik daging sapi maupun ayam ke Indonesia memenuhi kriteria yang berlaku, salah satunya halal. Kata Ishana, mereka harus tetap memiliki sertifikat kompetensi internasional yang juga mencantumkan syarat halal.

Berbeda dengan pengusaha daging, Asosiasi Hortikultura Nasional justru mengkritisi langkah pemerintah yang meloloskan revisi Permentan dan Permendag yang memudahkan impor produk hortikultura. Apalagi revisi tersebut tidak diikuti dengan komitmen untuk meningkatkan produktivitas petani hortikultura.

Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional Anton Muslim Arbi mengatakan, pasal strategis yang dicabut dalam revisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rekomendasi Impor Produk hortikultura adalah pemberian rekomendasi impor produk hortikultura tidak lagi mempertimbangkan masa panen. Hal itu memberi peluang sebesar-besarnya untuk bisa mengimpor kapan saja. Anton mengakui kebobolan dalam hal itu bisa menyebabkan derasnya sayuran dan buah impor.

Menurut dia, revisi Permentan itu juga berkaitan dengan liberalisasi dan globalisasi pasar yang memberi peluang bagi importir hortikultura untuk impor sebanyak-banyaknya. Memang, pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan telah merevisi aturan impor hortikultura karena ditekan ancaman AS yang menuntut denda US$ 350 juta.

Pihak AS menuding Indonesia tidak mematuhi keputusan WTO terkait restriksi impor produk daging dan hortikultura.  AS bersama Selandia Baru menggugat Indonesia karena dinilai mempersulit impor produk hortikultura dan daging lewat kebijakan. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan penangguhan tuntutan ini berkat lobi pemerintah ke AS. "Ke depan, pemerintah semakin mengintensifkan komunikasi dengan AS," ucapnya.

Daftar Kebijakan Impor Hortikulturan dan Hewan Yang Dilonggarkan

1.  Permendag No.64/2018 merupakan perubahan atas Permendag No. 30/2017 terkait Ketentuan Impor Produk Hortikultura.

2.  Permendag No. 65/2018 merupakan perubahan atas Permendag Ni.59/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan.
3.  Permentan Nomor 23 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permentan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
4.  Permentan Nomor 24 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permentan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

Sumber: Riset KONTAN


Reporter: Tane Hadiyantono
Editor: Yuwono triatmojo
Video Pilihan


Close [X]
×