kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.123
  • SUN95,28 0,51%
  • EMAS661.000 0,15%
  • RD.SAHAM 0.08%
  • RD.CAMPURAN 0.07%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.06%

Temukan 1.636 pelanggaran, KKP hitung potensi kerugian negara naik sepuluh kali

Kamis, 06 September 2018 / 10:36 WIB

Temukan 1.636 pelanggaran, KKP hitung potensi kerugian negara naik sepuluh kali
ILUSTRASI. Kapal nelayan bantuan KKP


KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam setahun terakhir, periode September 2017-Agustus 2018 telah menemukan sebanyak 1.636 pelanggaran yang dilakukan pemilik kapal ikan tangkap. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar mengatakan, pelanggaran tersebut telah menimbulkan potensi kerugian penerimaan pajak yang besar, hingga 5-10 kali dari yang selama ini dilaporkan.

"Kami akan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran tersebut," ujar Zulficar dalam konferensi pers, Rabu (5/9). Akibat pelanggaran itu, potensi produksi ikan tangkap juga berkurang. Pada tahun lalu, menurut Zulficar, produksi perikanan tangkap mencapai 7,67 juta ton atau setara Rp 158 triliun.

Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik kapal ikan tangkap, antara lain tidak menjalankan kewajiban mengisi logbook. Disebutkan pemilik kapal ikan yang menjalankan kewajiban itu masih di bawah 50%. Selain itu juga ada sekitar 90% dari pengisian Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP) serta logbook tidak benar.

Zulficar menambahkan, dari hasil kajian di lapangan, juga ditemukan pelanggaran seperti markdown kapal tangkap dari 100 gross tonnage (GT) dicatat menjadi 30 GT. Ada juga pemilik kapal dengan dokumen tidak lengkap atau palsu dan adanya penggunaan alat tangkap yang dilarang, termasuk pelaporan jumlah tangkapan ikan yang benar.

Menurut Zulficar, sebagian pelanggar sudah ditegur. Jika kemudian pelanggaran tetap dilakukan, KKP akan membekukan atau mencabut izin penangkapan ikan. "Tidak logis pemilik kapal 100 GT mengaku dalam setahun pendapatan hanya 10 ton-30 ton ikan, tidak mungkin karena kita bisa melacak dimana mereka tangkap ikan," tambahnya.

Ketua Bidang Perikanan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Thomas Darmawan mengatakan, kerugian yang dialami negara berasal dari pajak dan retribusi kapal yang tidak dilaporkan. Untuk itu ia mendorong KKP memaksimalkan sistem pemantauan kapal perikanan  atau vessel monitoring system (VMS). "Perlu juga observer di kapal pengangkut ikan, kalau perlu diberi CCTV untuk memantau pergerakan kapal dan memastikan laporan," ujarnya.

Reporter: Noverius Laoli, Tane Hadiyantono
Editor: Yuwono triatmojo

Video Pilihan

TERBARU
Seleksi CPNS 2018
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0008 || diagnostic_api_kanan = 0.0464 || diagnostic_web = 0.3687

Close [X]
×